Masalah Pokok Kaum Tani
INDONESIA merupakan negara agraris. Kemajuan dan kemakmuran rakyatnya ditentukan dari sektor pertanian. Namun ironisnya persoalan pada masyarakat pedesaan hari ini begitu kompleks: (k/pe)miskinan, (k/pem)bodohan, dan mutu kesehatan rendah dan sebagainya. Ketika petani harus menanam padi, pupuk menjadi langka, benih hilang dari peredaran. Namun ketika petani sudah waktunya panen, harga gabah menjadi rendah. Apakah ini karena petani yang salah?
Di Indonesia, khususnya di pedesaan seperti wilayah kabupaten Jember, ada lima masalah pokok yang dihadapi oleh kaum tani. Pertama adalah kepemilikan lahan sebagai alat produksi yang dimiliki oleh kaum tani terlalu sempit. Sejumlah 70% keluarga petani hanya memiliki lahan kurang dari setengah hektar. Rata-rata seperempat hektar.
Dengan lahan seperempat hektar jika ditanami padi akan dihasilkan gabah maksimal 1,3 ton. Biaya yang dikeluarkan untuk bercocok tanam padi setiap musimnya lebih kurang Rp600.000 tiap seperempat hektar. Jika harga gabah kering sawah per kilogram Rp2.000, maka pendapatan petani adalah Rp2.000 x 1300 kg dikurangi Rp600.000 = Rp2.000.000 untuk satu musim yang lamanya empat bulan. Sedangkan tenaga kerja petani belum dihitung dalam biaya produksi. Jadi yang didapat petani tiap bulannya adalah Rp2 juta dibagi 4 bulan, maka yang berada di tangan mereka setiap bulan (hanya) senilai Rp500.000.
Dapatan kotor Rp500.000 tentunya sangat minim. Untuk konsumsi makan satu keluarga petani jika per harinya Rp10.000 saja maka sebulan memerlukan biaya sejumlah Rp300.000. Lalu apakah cukup sisanya sebesar Rp200.000 untuk biaya pendidikan anak, biaya kesehatan, dan lain-lainnya?
Masalah pokok kedua adalah sarana produksi pertanian yang dimonopoli oleh elit kaya. Sarana produksi pertanian antara lain adalah bibit, pupuk dan pestisida. Ketika musim tanam, harga pupuk demikian mahalnya. Pada musim tanam saat ini, kita dapat melihat bagaimana pupuk menjadi langka. Jika ada tentunya harga menjadi mahal. Petani sudah tidak bisa membikin pupuk sendiri, apalagi menyediakan bibit yang murah.
Masalah pokok yang ketiga adalah harga dan distribusi produk pertanian dikuasai oleh tengkulak. Ketika panen harga produk pertanian menjadi terpuruk. Bahkan saat ini negara (pemerintah) hendak menghancurkan harga gabah dengan mengimpor beras saat mendekati musim panen.
Masalah keempat adalah soal modal. Modal bagi kaum petani digunakan untuk produksi dan untuk kebutuhan konsumsi. Kaum tani miskin tentunya untuk mendapatkan pinjaman modal tidak akan bisa pergi ke bank. Mereka tidak memiliki sertifikat yang bisa diagunkan. Padahal mereka memerlukan modal untuk produksi. Maka, sayangnya, dalam keterpaksaan, rentenir-lah jawaban mereka. Jeratan rantai penghisapan modal oleh rentenir akan selalu berputar dan menghisap kaum tani.
Masalah lain yang saat ini masih terjadi di wilayah pedesaan adalah budaya feodal atau feodalisme. Petani secara kultural masih terbelunggu oleh watak feodal. Orang yang memiliki kekayaan, kekuasaan, tanah yang luas memiliki kedudukan yang lebih tinggi. Hal ini menyebabkan penghisapan oleh kaum kaya berjalan terus.
Lalu bagaimana melawannya? Hal inilah yang selanjutnya bisa kita diskusikan untuk mewujudkan kedaulatan bagi kaum tani. Soal membangun kekuatan ekonomi kaum tani yang bagaimana sehingga kaum tani bisa berdaulat akan kita diskusikan berikutnya.**
"Jika marah, melawanlah!"
